Walaupun NTB tidak ada di Komisi V DPR-RI, Namun HMS Bisa Salurkan Bantuan PUPR kepada Masyarakat di Pulau Sumbawa
Kota Bima, bidikankameranews –
Anggota Komisi lV DPR RI dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan NTB I Pulau Sumbawa, Dr. H. Muhammad Syafrudin ST, MM akrab disapa HMS atau Rudy Mbojo turut menghadiri Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-78 yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Wali Kota Bima, minggu, 3 Desember 2023 kemarin.
Dalam peringatan hari Bhakti PUPR ke- 78 dihadiri pula oleh Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Pejabat Lingkup Pemprov NTB, serta seluruh ASN Lingkup Pemkot Bima.
Peringatan tersebut dirangkaikan pula dengan “Soetta Fashion Street” yang merupakan parade busana tenun dan batik asli NTB.
HMS menyampaikan selamat dan sukses kepada Kementerian PUPR ke-78. PUPR ada di Komisi V DPR RI, walaupun di NTB tidak ada di Komisi V namun dirinya di Komisi IV DPR-RI bisa menyalurkan bantuan PUPR kepada masyarakat di pulau sumbawa seperti program percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) melalui kementrian PUPR.
“Alhamdulillah kami merasa bersyukur sekali mendapatkan proyek P3TGAI dari Kementrian PUPR pada 31 lokasi se-pulau Sumbawa yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima,” jelas HMS tiga periode kepada media.
HMS berharap, dengan kegiatan P3TGAI dapat membantu para petani, khususnya dalam rangka meningkatkan penghasilan pertanian. karena dengan P3TGAI akan mempermudah aliran irigasi yang akan mengairi di seluruh lokasi pertanian atau sawah yang ada di sekitarnya, tukas HMS.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT yang bertindak sebagai inspektur upacara, menyampaikan sambutan tertulis Menteri PUPR, Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D.
Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya dan apresiasinya kepada seluruh insan PUPR atas kerja keras dan dedikasi yang tinggi selama ini, kekompakan serta kerja tim.
“Kita berhasil menyelesaikan tugas dan amanah dalam pembangunan infrastruktur baik ekonomi maupun sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat, bahwa tugas dan amanah adalah wujud dari kepercayaan yang tinggi yang diberikan oleh Presiden RI. Sekaligus cermin dan harapan dari masyarakat atas hadirnya infrastruktur yang berkualitas.” jelasnya.
Ia mengingatkan, nanti pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang agar menjunjung tinggi netralitas, tidak melakukan kegiatan politik praktis.
“Kita harus terus melaksanakan amanah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur secara profesional dan loyal kepada pemeritah dan pimpinan”, tandasnya. (*)
