Bupati KSB Jadi Pembicaraan Di Forum Masyarakat Sipil Untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka ” Yasinan Solusi Keterbukaan Publik “
Jawa Tengah, bidikankameranews.com
Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan berkelanjutan masa depan akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dibangun secara kolektif oleh tiga aktor pelaku pembangunan: pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Hal inilah yang dilakukan oleh Bupati Sumbawa Barat dalam menentukan Arah Kebijakan Pembangunan yang berkelanjutan.
Atas capaian itulah, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., diundang untuk hadir dan memberikan materi pada Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil Untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka dalam forum Open Government Partnership (OGP). Kegiatan yang dilaksanakan pada 2 – 3 November 2021 di Hotel Grand Cemara tersebut, bertujuan untuk memperkuat jaringan masyarakat sipil untuk gerakan mendorong pemerintahan terbuka dan demokrasi yang lebih resilient di Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga diskusi perkembangan Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI 2020-2022 dan Rencana Aksi OGP Daerah serta langkah pengawalannya. Melalui pertemuan tersebut terbangun konsolidasi untuk merumuskan strategi masyarakat sipil dalam mendorong keberlanjutan OGP, relevansinya, dan perannya dalam mewujudkan pemerintahan demokratis yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, inovatif dan inklusif.
Adapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut dibagi menjadi dua klaster yaitu pada pra-kegiatan, pra-pertemuan Nasional secara daring (virtual) yang dihadiri oleh sekitar 50 orang yang berasal dari perwakilan CSO daerah dari tiga region yaitu Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur. Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan Kegiatan Pertemuan Nasional secara luring (offline) yang dihadiri sekitar 50 orang yang berasal dari perwakilan masyarakat sipil di wilayah Jabodetabek, Jawa, NTB, Riau, Sulawesi Tengah dan beberapa perwakilan CSO tiap provinsi.
Pada Sesi Pleno IV, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., bersama Wakil Gubernur Riau dan Bupati Brebes menyampaikan tentang perkembangan OGP Lokal di masing-masing daerah dan mendiskusikannya sambil sharing pengalaman. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa Barat menyampaikan pandangan dan pengalaman yang telah dilakukan dalam Pemerintahan terbuka. Kinerja Gotong Royong dalam Perda PDPGR dan inovasi Forum Yasinan telah menjadi sistem yang sangat terbuka untuk publik, dan menjadi solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat KSB. Pembangunan partisipasif dan terbuka yang disampaikan oleh Bupati Sumbawa Barat, mendapat respons yang baik dari para pemateri. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Binda Bangda Kemendagri, Drs. Nyoto Suwignyo, MM., memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap paparan Bupati Sumbawa Barat. “ Akhirnya pertanyaan saya selama ini terjawab, kenapa selama ini Sumbawa Barat selalu dapat prioritas pembangunan dari pusat. Karena setiap diminta data selalu cepat dan hari ini saya mengetahui bagaimana Sumbawa Barat bisa secepat itu memberi data, itu karena kinerja PDPGR dan Yasinan, Ungkapnya.
Sektor bisnis secara naluriah akan membawa kepentingan pertumbuhan modal dan kapital, dibawah panji umbul-umbul teori dasar ekonomi: dalam kelangkaan sumber daya, modal sekecil-kecilnya harus mendapatkan pengembalian sebesar-besarnya. Pemerintah yang seharusnya menjadi penjaga kebijakan akan cenderung memilih jalan mudah berpapan petunjuk: ‘pembangunan ekonomi’. Maka, jadilah masyarakat sipil sebagai pilar keseimbangan terakhir yang tersisa.
Model pembangunan yang kini dikembangkan, tidak juga dapat memangkas derasnya pertambahan laju kemiskinan masyarakat secara signifikan. Turbulensi yang kini melanda: krisis sistem keuangan, krisis iklim, krisis energi, air bersih dan pangan dan krisis lainnya (krisis kultural, integrasi, integritas, kepemimpinan) semakin menambah kerentanan masyarakat luas. Jurang kesenjangan sosial makin lama makin lebar dan dalam. Visi kemakmuran bersama bisa jadi telah makin menjauh.
Kemitraan pembangunan dengan sektor masyarakat sipil akan menjadi salah satu kemungkinan utama terciptanya ruang kesetaraan dialog bagi begitu kompleksnya permasalahan dan kondisi yang sesungguhnya kini dihadapi masyarakat.Ketika kesadaran atas peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan mulai berkembang menjadi sebuah kebutuhan mutlak.
