SUMBAWA BESAR NTB
bidikankameranews.com –
Hari pertama Sosialisasi Ranperda di Dapil 3 berlangsung di Aula Kantor pemerintah Kecamatan Tarano, Agenda dipandu langsung oleh Camat Tarano
M. Tahkiq , SH. Sedangkan Tim sosialisasi dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Syamsul Fikri AR, S.Ag, M.Si. mendampingi pula Kapolsek dan Danramil bersama Sekretaris Dinas Pehubungan dan Kabid Jalan beserta jajaran.
Bersama tim Sosialisasi hadir Anggota DPRD Sumbawa Dapil 3 yakni Syaifullah , SE, Budi Kurniawan ST, H. Ruslan, Hasanuddin HMS, Hj, Jamila, SPd.SD, Muhammad dan Nur S.PdI. serta Kasubag hukum Darmawansyah SH dan Staf Ahli DPRD Abdul Ma’ruf Rahmat, SP. Dan Anggota DPRD Sumbawa periode 2014-2019 Hasanuddin Lamario SE.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD, Syamsul Fikri AR. S.Ag M.Si selaku pimpinan rombongan menyampaikan sambutan dan materi muatan Perda kepada Audien yang hadir, bahwa Ranperda yang disosialisasikan ini adalah inisiasi DPRD Kabupaten Sumbawa yang merupakan hasil dari kegalauan Kami terkait dengan tema yang diangkat, misalnya terkait dengan ranperda Menara Telekomunikasi bersama, Apa Kontribusi dari kehadiran menara telekomunikasi terhadap incame /pendapatan Daerah, Kami telah melakukan Studi Banding ke Kota Mataram, dan ternyata di Kota Mataram pun masih banyak pertimbangan dalam menarik retribusinya, sehingga dimoment inilah menjadi bagian dari serap aspirasi atau konsultasi publik terkait dengan materi Muatan ranperda, sehingga mendapat umpan balik kepada pembuat ranperda ini.
“Kesempatan inilah perlu dibedah apa yang menjadi masukan dari masyarakat”, papar Syamsul Fikri.
Demikian pula terkait dengan Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ada pengaturan terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dari Kabupaten ke Desa, dan ada sanksi yang diatur sejelas-jelasnya dalam rancangan perda. karena itu pihaknya meminta agar dibedah, sambung Syamsul Fikri.
Sebelumnya, Camat setempat menyampaikan bahwa ada delapan Ranperda yang diinisiasi oleh DPRD kabupaten Sumbawa, namun karena kondisi hari ini kita masih dalam masa pandemi kita membatasi ruang dan waktu beracara, sehingga difokuskan pada dua ranperda yang diinisiasi oleh komisi 3, yakni Ranperda menara telekomunikasi bersama dan penyelanggaraan lalu lintas jalan dan angkutan jalan. Meski demikian Masukan dari audien dan masyarakat lainnya tetap bisa disampaikan kepada camat maupun Anggota Dewan, terang Camat.
Pada kesempatan itu pula Camat menyampaikan bahwa momentum sosialisasi ini menjadi ruang menyalurkan rindu masyarakat kepada anggota dewan, karena telah lama tidak bersua. terlebih pula dalam menyalurkan aspirasinya.
“kami memiliki aspirasi yang sudah lama belum tersalurkan yakni pembangunan masjid Jamik kecamatan Tarano”, ungkap camat.
Atas usulan camat langsung direspon positif oleh anggota dewan yang hadir, “Kami semua anggota dewan yang hadir siap membantu, meski demikian perlu juga dilengkapi persyaratannya untuk kita masukkan pada tahun rencana berikutnya karena tahun 2022 sudah pada tingkat verifikasi oleh mitra Bappeda, dan bisa kita masukkan untuk tahun perencanaan 2022 dan dilaksanakan tahun 2023”, Jawab Fikri.
Dalam kesempatan tersebut mendapat penjelasan dari sekretaris dinas perhubungan dan jajaran bahwa ranperda ini sangat dibutuhkan bagi kelancaran pembangunan di kabupaten Sumbawa. Dari muatan isi dan standar pembuatan Perda sudah memenuhi regulasi perundang undangan, namun perlu juga menyesuaikan dengan regulasi terbaru yakni UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dimana disana diatur tentang perizinan usaha berbasis resiko, seperti trayek angkutan dari Empang ke Sumbawa maka perizinan mereka harus masuk melalui sistem OSS, memuat usaha yang dijalankan juga harus disertai dengan dokumen lingkungan bisa harus buat AMDAL atau cukup UKL- UPL, hal lain yang dipandang perlu dipertajam adalah terkait dengan penataan parkir, dan lampu jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.
Audien juga menanyakan pengaturan Gapura di batas desa apakah menjadi kewenangan perhubungan ataukah Pekerjaan Umum.
Atas pertanyaan ini, Dinas menjawab bahwa yang terkait dengan badan jalan menjadi kewenangan PU, sedangkan terkait dengan perlengkapan jalan seperti Marka, rambu rambu, lampu jalan menjadi kewenangan Dinas perhubungan. Sementara Gapura bisa dikomunikasikan denga keduanya asalkan ada pemberitahuan maka akan direspon.
“yang namanya project akan melihat status jalannya apa. Jika berkaitan dengan jalan negara atau Provinsi kita membutuhkan surat dari Desa dan nanti kami akan meneruskan ke tingkat selanjutnya karena tidak boleh sembarangan memasang Gapura di atas jalan”, tegasnya.
Audien juga meminta kepada dinas perhubungan untuk memperhatikan jalan pada KM 116 karena sering terjadi kecelakaan. Penyebabnya selain karena kelalaian juga karena perlengkapan jalan belum ada seperti Dekker, atau pengaman jalan sebab ada jurang di sebelah jalan. (*)
